Pers memainkan peranan yang sangat penting dalam demokrasi dan kehidupan publik, khususnya dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat.
Keberadaan perusahaan pers sebagai penyampai informasi kebenaran publik sangatlah dibutuhkan, terutama dalam konteks pengawasan terhadap penggunaan dana anggaran pemerintah.
Dalam hal ini, undang-undang pers memberikan payung hukum yang melindungi kebebasan bersuara dan memfasilitasi penyaluran informasi yang objektif kepada publik.
Namun, bagaimana jika tanpa kehadiran pers? Tentu saja, skenario ini akan membawa dampak yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Pertama-tama, tanpa kehadiran pers, masyarakat akan kehilangan saluran yang efektif untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan tindakan pemerintah.
Pers berfungsi sebagai pengawas yang menganalisis, meneliti, dan mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah.
Jika perusahaan pers tidak ada, peluang untuk mengetahui apakah anggaran digunakan dengan benar atau tidak akan sangat terbatas.
Hal ini berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu, yang tidak akan terungkap tanpa adanya laporan dari media.
Kedua, perusahaan pers juga berperan dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Tanpa laporan-laporan investigatif dan pemberitaan yang kritis, masyarakat akan menjadi kurang paham mengenai keuangan publik, sehingga akan lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.
Pers berfungsi untuk mendidik masyarakat mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, yang merupakan bagian penting dari partisipasi publik dalam proses demokrasi.
Selanjutnya, keberadaan pers dapat mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.
Media yang aktif mengawasi penggunaan dana publik akan menciptakan tekanan pada para pejabat pemerintah untuk bertindak dalam batas-batas hukum dan etika.
Jika pers tidak ada, akan ada kurangnya kontrol sosial yang dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan dana.
Tanpa pengawasan ini, pejabat dapat dengan leluasa menyalahgunakan anggaran tanpa takut akan konsekuensi atau tindakan hukum.
Namun, jika pers hadir, maka tanggung jawabnya bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga harus menjaga integritas dan objektivitas dalam pemberitaan.
Kualitas informasi sangat krusial, karena laporan yang bias atau tidak akurat dapat menimbulkan misleading dan salah paham di kalangan masyarakat.
Oleh karena itu, perusahaan pers wajib menjalankan prinsip-prinsip jurnalistik yang baik, seperti verifikasi informasi, keberimbangan, dan kejelasan, agar bisa berfungsi secara maksimal dalam konteks pengawasan anggaran pemerintah.
Dalam kesimpulannya, peranan pers dan perusahaan pers dalam menyampaikan informasi kebenaran publik sangatlah vital untuk menekan angka penyelewengan dana anggaran pemerintah.
Kehadiran pers tidak hanya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi juga menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas.
Tanpa kehadiran pers, kemungkinan besar akan terjadi penyalahgunaan anggaran yang tidak terawasi, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, menjaga kebebasan pers dan mendukung kerja media harus senantiasa menjadi prioritas dalam pembangunan demokrasi yang sehat. (red)
Referensi
1. Jayakumar, C. (2021). The Role of Media in the Fight against Corruption: Evidence from Indonesia. Journal of Indonesian Studies.
2. Rahmawati, D. (2020). Media dan Akuntabilitas Publik: Studi Kasus Keberadaan Pers di Era Digital. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Santoso, R. (2022). Kekuatan Pers dalam Mewujudkan Transparansi Anggaran Pemerintah. Media dan Politik.
